Detail Berita

DPK Bontang Sosialisasikan Perwali Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Retensi Arsip

Kamis, 21 Maret 2019

Bontang - Dalam rangka memberdayakan arsip untuk pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien guna tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta pertanggungjawaban, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Bontang menggelar sosialisasi peraturan Walikota Bontang Nomor 23 Tahun 2018. Tentang pedoman jadwal retensi arsip fasilitatif (JRA) pemerintah daerah.

Kegiatan ini digelar di ruang auditorium 3 dimensi, Rabu (20/3), Jalan Awang Long, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara. Dihadiri Wali Kota Bontang, Dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp. Og, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Bontang, Drs. Dobi Rizami, M.Si, tiga narasumber, yakni Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Prov. Kaltim, Prof. Dr. Ir. H.M. Aswin, MM., Arsiparis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov. Kaltim, Risnawati, SE, MM. dan Sutrimo, SE. Hadir pula anggota Komisi III DPRD Bontang, Agus Suhadi yang dalam hal ini mewakili Ketua DPRD Bontang. Juga forum komunikasi daerah, diwakili Polres Bontang dan sekira 120-an peserta Berasal perwakilan 31 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Bontang, Kelurahan se-Bontang, 4 perguruan tinggi se-Bontang, dan 6 Unit Pelayanan Teknis (UPT) Puskesmas.

Wali Kota Bontang dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp.Og menilai kearsipan memiliki arti penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Hal itu ia katakan saat memberi sambutan pada kegiatan Sosialisasi. “Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dapat mendokumentasikan semua hal dengan baik,” kata beliau.

Sebab, menurut Neni, arsip yang dapat berupa tulisan, suara, dan gambar baik itu gambar statis maupun gambar dinamis tersebut tidak hanya digunakan untuk menyimpan jejak perjalanan sejarah kota saja, namun juga dapat digunakan sebagai alat bukti autentik yang sah dalam membantu proses penegakan hukum, pengambilan keputusan, dan untuk kepentingan lainnya.

“Oleh karena itu, saya merasa berkepentingan mengeluarkan Perwali ini, karena inilah tonggak sejarah kita untuk memperbaiki dokumen-dokumen yang ada di Pemkot Bontang,” tambahnya.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang, Dobi Rizami, mengatakan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur di bidang kearsipan, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan kualitas pelayan publik. “Diharapkan OPD dapat berkoordinasi yang solid terukur dan terarah dalam kearsipan sebagai pilar dalam akuntabilitas mewujudkan pemerintahan yang amanah,” sambung Dobi.

Dikesempatan ini, Kepala DPKD Prov. Kaltim H.M. Aswin memaparkan materinya terkait Perwali nomor 23 tahun 2018 yang berisi jangka waktu dan rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan.(nur/dpkd