Detail Berita

Perpusnas gelar Rakornas Perpustakaan 2019

Kamis, 14 Maret 2019

Jakarta - Perpustakaan Nasional RI menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2019 dengan tema “Pustakawan Berkarya Mewujudkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”.

Tema ini sesuai dengan tagline Perpusnas yang dicanangkan pada 2 Januari 2019. Selain itu, literasi untuk kesejahteraan masuk dalam salah satu kegiatan prioritas nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah 2019. Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas Joko Santoso menjelaskan salah satu indikator kinerja literasi untuk kesejahteraan yakni perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dalam perpustakaan berbasis inklusi sosial, layanan perpustakaan mengalami perubahan menjadi ruang terbuka bagi masyarakat dalam berbagi pengalaman, belajar secara kontekstual, dan berlatih keterampilan hidup.

Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2019 diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta, pada tanggal 13 – 16 Maret 2019, dihadiri sekitar 2.000 peserta dari Dinas Perpustakaan Provinsi/Kabupaten/Kota, Bappeda, Asosiasi Penerbit/Pengusaha Rekaman, Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi, Khusus, dan Sekolah, serta para pustakawan dan para pegiat literasi seluruh Indonesia.

Rakornas dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang dimana dalam penyampaiannya di jelaskan kembali oleh Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Dr. Drs. Bakhtiar, M.Si yaitu mendukung upaya Perpusnas yang menggerakkan pemerintah daerah dan perbatasan dalam rangka penguatan literasi dan perpustakaan. Menurutnya, pengelolaan perpustakaan tidak hanya dibebankan kepada Perpusnas, tapi juga harus sinergi dengan para pemangku kepentingan.

“Karena ini pekerjaan besar melibatkan banyak sumber daya, para SDM, stakeholder dan banyak pihak. Tentu metode-metodenya terus berkembang dan kebutuhan masyarakat semakin berkembang dan tentu harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Maka Mendagri selaku Pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah mendukung sepenuhnya upaya Perpusnas dalam menggerakan pemerintah daerah,” jelas Bahtiar.

Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional Syarif Bando mengatakan pihaknya sudah melakukan MoU dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sehingga alokasi dana desa dapat digunakan untuk mengembangkan perpustakaan. Hal ini dilakukan guna meningkatkan indeks literasi. "Dana desa dapat digunakan untuk mengembangkan perpustakaan di wilayah desa," ujarnya.

Rakornas Bidang Perpustakaan 2019 difokuskan pada upaya Perpusnas untuk memantapkan program dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Perpusnas 2015-2019, serta perumusan rencana pembangunan di bidang perpustakaan tahun 2020. Rakornas menghadirkan narasumber sejumlah kementerian yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Wakil Ketua Ombudsman, Pimpinan Komisi X DPR-RI, Kepala Perpusnas, Duta Baca Indonesia Najwa Shihab, Ketua AIPI, serta narasumber lain.

Tjahjo mendorong setiap daerah di Indonesia agar membangun perpustakaan. Dia juga meminta kepada para kepala daerah membentuk dinas perpustakaan bagi yang belum memiliki. "Pentingnya pembangunan perpustakaan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan wilayah perbatasan," katanya.

Tak hanya itu, Tjahjo juga berpesan kepada dinas perpustakaan daerah agar selalu berkomunikasi dengan DPRD agar mendapat dukungan anggaran dari pemerintah daerah.(*)