Detail Berita

Melestarikan Kearifan Lokal Melalui Koleksi Deposit Perpustakaan

Kamis, 07 April 2016

Perpustakaan sebagai sebuah lembaga organisasi informasi diharapkan menjadi tempat strategis bagi masyarakat dalam perolehan informasi. Pada era Global sekarang pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan semakin meningkat pula jumlah informasi yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu Perpustakaan sangat dituntut berperan aktif dalam memperoleh dan mengorganisir berbagai macam informasi tersebut.

Salah satu bentuk informasi yang dibutuhkan masyarakat adalah tentang kearifan lokal daerah tertentu.  Kearifan lokal dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat (local wisdom), pengetahuan setempat (local knowledge) atau kecerdasan setempat (local genious). Karya kearifan lokal merupakan karya yang sangat berguna bagi masyarakat karena masyarakat dapat memanfaatkan karya kearifan lokal tersebut untuk tujuan berbagai aktifitas keilmuan mereka, seperti kebutuhan pembelajaran, penelitian maupun sarana pelestarian ke generasi selanjutnya.

Banyak hal yang perlu dilestarikan dari kearifan lokal suatu daerah, mulai dari  seni, budaya, bahasa, hukum dan keilmuannya. Namun poin pentingnya adalah apakah kearifan lokal  tersebut sudah didokumentasikan, jikapun sudah apakah produk-produk lokal yang didokumentasikan tersebut sudah dihimpun dan dapat dimanfaatkan. Mengingat kodratnya manusia dilingkupi berbagai keterbatasan, salah satunya adalah keterbatasan daya ingat dan usia maka perpustakaan dapat menjalankan fungsi kultural yang  menurut Sulistyo Basuki (1991:7) bahwa fungsi kultural perpustakaan harus mengarah pada upaya pelestarian nilai-nilai kebudayaan.

Pentingnya pelestarian karya budaya bangsa bahkan berbadan hukum yaitu dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam yang selanjutnya disebut Undang-Undang deposit pada tanggal 9 Agustus 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990. Undang-Undang deposit ini mewajibkan penerbit dan pengusaha rekaman untuk menyerahkan beberapa eksemplar karya mereka kepada instansi terkait. Lembaga yang diberi amanat untuk melaksanakan undang-undang tersebut adalah Perpustakaan Nasional RI yang berkedudukan di Ibukota Negara untuk menghimpun, menyimpan, dan melestarikan serta mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di wilayah Republik Indonesia. Sedangkan penghimpunan, penyimpanan dan pelestarian serta pendayagunaan semua karya cetak dan rekam yang dihasilkan di daerah dilaksanakan oleh Perpustakaan Daerah di tiap Ibukota Provinsi dan sebagai hasil dari pengumpulan karya tersebut maka terciptalah koleksi deposit.

Perpustakaan umum daerah adalah salah satu jenis perpustakaan yang wajib menyediakan layanan deposit,  yaitu layanan yang menyediakan koleksi berupa buku, laporan penelitian atau dokumen-dokumen yang merupakan hasil kajian karya ilmiah, makalah seminar, dan terbitan pemerintah suatu daerah tertentu.  Layanan deposit biasanya disediakan dan dilayankan khusus dari koleksi umum lainnya mengingat fungsi koleksi deposit yang harus dilestarikan keberadaaannya. Tersedianya layanan deposit di perpustakaan umum diharapkan dapat membantu pengguna untuk memenuhi kebutuhannya akan informasi khususnya informasi kearifan lokal.

Namun pelaksanaan Undang-Undang  tersebut belumlah disadari oleh setiap orang bahkan setiap lembaga di Indonesia karena  masih banyak koleksi hasil karya budaya bangsa yang luput dari pendepositan. Partisipasi berbagai pihak untuk dapat mendepositkan karyanya yang merupakan kearifan lokal sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan Undang-undang ini agar masyarakat dapat memanfaatkan koleksi tersebut.

Koleksi deposit yang meliputi karya cetak maupun rekam dari  setiap karya intelektual dan artistik yang dicetak dan digandakan oleh seseorang atau lembaga daerah tertentu yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan semaksimal mungkin baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan maupun penyebaran informasi. Hal ini merupakan salah satu fungsi perpustakaan, yang mana sebagai fungsi deposit perpustakaan berkewajiban menyimpan dan melestarikan semua karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan di wilayah Indonesia.  Agar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 dapat dimaksimalkan maka pihak perpustakaan pengelola koleksi deposit harus mengambil langkah nyata ( Perpusnas RI, 2012:14) yaitu: pengumpulan bahan pustaka dari penerbit dan pengusaha rekaman, sosialisasi dengan penerbit dan pengusaha rekaman, koordinasi dengan pihak internal dan eksternal perpustakaan, dan melakukan pelacakan/hunting serta pemantauan sehingga koleksi deposit tersebut dapat dilestarikan dan melaluinya masyarakat dapat lebih mengenali dan memahami karya kearifan lokal daerahnya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Sulistyo Basuki. 1991. Pengantar Ilmu Perpustakaan. Jakarta: Gramedia Utama.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. 2012.  Pedoman Teknis Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam.
                Jakarta : Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.